Jakarta – Institut Kesehatan Indonesia (IKI) Jakarta dan DPRD Kota Jaya Pura, Papua, sepakat untukmembangun sumber daya manusia di bidang kesehatan di Jaya Pura dan sekitarnya. “Tahap awal kita segera laksanakan di Jaya Pura,” kata Rektor IKI, Dr. Nurlis Effendi SH., MH., di Kampus IKI, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26 Mei 2022).
Nurlis menjelaskan, program tersebut terwujud dari hasil diskusi dengan sejumlah anggota DPRD Kota Jaya Pura yang berkunjung ke Kampus IKI pada Rabu (25 Mei 2022). “Selain membangun SDM di bidang kesehatan di Jaya Pura, kita juga akan mengembangkan sistem riset dan pengembangan kesehatan,” kata Nurlis lagi.
Menurut Nurlis, IKI memang akan mengarah ke kampus riset di bidang kesehatan. “Fokus ke wilayah riset ini sangat bermanfaat untuk kepentingan publik. Setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan tentu harus berpijak pada hasil riset dilaksanakan dunia akademik,” katanya.
Anggota DPRD Kota Jaya Pura yang berkunjung langsung ke IKI adalah La Ode Mohitu, Anggota Komisi A DPRD Kota Jaya Pura. Ia didampingi Karim Lasuliha, S.Kom., M.KP., Ketua PSI Jaya Pura. Sementara Nurlis didampingi Sischa Andriani Alimin SKM., MKM., dosen pada Prodi Kesehatan Lingkungan IKI. “Kami sangat setuju dengan program ini, dan harus segera terwujudkan,” kata La Ode.
IKI menyanggupi memberikan beasiswa untuk putra-putri Papua yang melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan. “Tentu saja ini adalah setelah kita mengadakan pendekatan dengan pihak kampus, dan muncullah kesepakan tersebut,” kata La Ode. “Program seperti ini sangat bagus, dan baru IKI saja yang mengadakan program seperti itu,” katanya.
La Ode menjelaskan, putra-putri Papua yang akan melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan haruslah kembali mengabdi di Papua. “Jadi mereka yang menerima beasiswa nanti mengabdi di Papua,” katanya. La Ode menambahkan, skemanya adalah biaya pendidikan sepenuhnya di biayai pihak IKI sedangkan biaya hidup dan tempat tinggal nanti akan disiapkan oleh pemerintah Jaya Pura.
“Komposisi pemberian beasiswa ini nanti adalah 80 persen putra-putri Papua, dan selebihnya adalah putra-putri yang bukan asli papua tetapi sudah menetap di Papua,” katanya. “Mengenai jumlah peserta beasiswa ini nanti kita akan tetapkan bersama, setelah Rektor IKI berkunjung ke Papua dan melihat langsung kondisi di sana,” katanya.
Pada kesempatan terpisah, Sischa bertemu dengan tiga anggota DPRD Kota Jaya Pura lainnya, yaitu Ketua Komisi C Ismail, Ketua Komisi D Stanis, dan anggota Komisi B Irmanto Rannu. “Mereka senang sekali ada program pendidikan di bidang kesehatan seperti. Semuanya menyatakan mendukung,” katanya.
Mengenai tenaga kesehatan memang sangat kurang di Papua. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, 50 persen fasilitas kesehatan Papua, seperti puskesmas, belum memiliki dokter yang bertugas.Kondisi yang sama juga terjadi di Maluku. Sebanyak 513 atau 4,97 persen puskesmas di Maluku dan Papua tidak memiliki dokter. Kemudian, 5.354 atau 51,85 persen puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan secara lengkap.
Gambaran umum kondisi tenaga kesehatan di Papua terdapat tiga hal yang perlu ditransformasikan, yakni berkaitan jumlah SDM yang perlu ditingkatkan, distribusinya yang masih belum merata, dan kualitasnya yang masih terbatas. “Karena itulah IKI ingin memberi kontribusi,” kata Nurlis.
